730 Geuchik di Pidie Anggarkan Motor Dinas Rp25 Miliar, Muncul Sorotan Warna dan Kode Plat

Pidie | Sebanyak 730 gampong di Kabupaten Pidie dikabarkan menganggarkan dana mencapai sekitar Rp25 miliar untuk pengadaan sepeda motor dinas operasional bagi para geuchik. Kebijakan tersebut disebut telah mendapat persetujuan melalui regulasi pemerintah daerah terkait penggunaan dana desa.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kendaraan yang akan dibeli terdiri dari sekitar 600 unit Honda PCX dan 130 unit Yamaha NMax. Seluruh kendaraan disebut didominasi warna merah.

Seorang sales dealer sepeda motor di Pidie, Wahyu, membenarkan adanya pemesanan dalam jumlah besar tersebut. Ia menyebut pengadaan kendaraan operasional itu dilakukan secara bertahap untuk kebutuhan para kepala desa di berbagai kecamatan.

“Kurang lebih ada 600 unit Honda PCX merah dan 130 unit Yamaha NMax merah,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang geuchik yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan setelah adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Peraturan Bupati terkait penggunaan anggaran desa.

Namun di tengah pengadaan itu, muncul sorotan dari masyarakat terkait warna kendaraan serta dugaan penggunaan kode tertentu pada plat nomor kendaraan dinas tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Acehxpose.com, kendaraan operasional itu disebut akan menggunakan tambahan kode “PAP” pada bagian akhir plat nomor, yang dikaitkan dengan singkatan nama salah satu partai politik lokal di Pidie.

Isu tersebut mulai menjadi perbincangan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi politis terhadap fasilitas yang bersumber dari anggaran desa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait kabar tersebut.

Terlepas dari polemik yang berkembang, pengadaan kendaraan operasional bagi geuchik diharapkan mampu menunjang pelayanan publik di tingkat gampong. Mobilitas kepala desa yang lebih baik diyakini dapat mempercepat penanganan persoalan sosial masyarakat serta memperkuat koordinasi pemerintahan dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

Masyarakat pun berharap penggunaan anggaran desa tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta benar-benar memberi manfaat langsung bagi pelayanan kepada warga.[]