Abuwa: Wali dan Mualem Tak Hadir, “Saya Merasa Kurang Semangat”

Banda Aceh, Acehxpose.com | Ketidakhadiran dua figur utama Partai Aceh (PA), Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, mewarnai Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Aceh di Hotel Amel, Banda Aceh, Jumat (18/9/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Tgk. H. Aiyub Abbas atau Abuwa, bahkan mengaku suasana Rapim kali ini terasa berbeda karena kedua tokoh tersebut tidak dapat hadir secara langsung.

“Saya merasa kurang semangat karena kedua pimpinan kita tidak bisa berhadir karena berhalangan sakit. Semoga ke depan keduanya diberikan kesembuhan oleh Allah SWT,” kata Aiyub saat membuka Rapim.

Menurut mantan Bupati Pidie Jaya dua periode itu, ketidakhadiran Malik Mahmud dan Mualem sebelumnya juga terjadi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Partai Aceh di Kabupaten Bireuen.

“Orang tua kita PYM Malik Mahmud dan juga pimpinan kita Mualem sedang dalam kondisi kurang sehat. Maka pada saat acara Bimtek Partai Aceh di Kabupaten Bireuen dan juga Rapim Partai Aceh di Kota Banda Aceh, mereka tidak bisa menghadiri,” ujarnya.

Aiyub berharap kedua tokoh tersebut dapat kembali hadir dalam kegiatan Partai Aceh berikutnya.

“Semoga ke depan jika kita membuat acara lagi, kita harapkan keduanya bisa hadir. Krue seumangat,” katanya.

Kekompakan Aceh Jadi Pesan Politik Abuwa

Di balik pernyataan tersebut, Aiyub juga menyampaikan pesan politik yang lebih luas mengenai arah perjuangan Partai Aceh.

Ia menilai kepentingan Aceh tidak dapat diperjuangkan hanya oleh satu kekuatan politik. Menurutnya, diperlukan kekompakan antara partai politik lokal dan partai politik nasional ketika menyangkut agenda strategis Aceh.

“Kalau menyangkut kepentingan Aceh, kita harus kompak, baik partai lokal maupun partai nasional,” ujar Aiyub.

Pernyataan ini menempatkan Rapim PA bukan semata sebagai forum konsolidasi internal partai. Ada pesan mengenai kebutuhan membangun komunikasi lintas kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional.

Terlebih, Aiyub mengaitkan momentum tersebut dengan peluang memperjuangkan sejumlah poin yang berkaitan dengan MoU Helsinki melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurut dia, kepemimpinan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh membuka ruang bagi agenda tersebut untuk diperjuangkan.

“Dengan kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ada peluang untuk mendapatkan sejumlah poin yang berkaitan dengan MoU Helsinki melalui revisi UUPA,” kata Aiyub.

Rapim PA dan Persoalan Konsolidasi Secara politik, pernyataan Aiyub memperlihatkan dua lapis agenda yang sedang dihadapi PA.

Pertama, konsolidasi internal partai. Ketidakhadiran dua figur sentral—Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe dan Mualem sebagai Gubernur Aceh sekaligus tokoh utama PA—membuat forum Rapim harus tetap berjalan dengan struktur partai yang ada.

Kedua, konsolidasi kepentingan Aceh lintas partai. Pesan Aiyub mengenai pentingnya kekompakan partai lokal dan nasional menunjukkan bahwa agenda yang berkaitan dengan UUPA dan implementasi MoU Helsinki membutuhkan dukungan politik yang lebih luas daripada sekadar kekuatan satu partai.

Dengan demikian, Rapim PA kali ini tidak hanya berbicara tentang posisi dan agenda internal Partai Aceh. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menegaskan kembali gagasan bahwa perjuangan kepentingan Aceh perlu dibangun melalui konsolidasi politik yang lebih luas.

Namun, sejauh materi yang tersedia dalam pernyataan Aiyub tersebut, belum dijelaskan secara rinci poin-poin MoU Helsinki mana yang akan didorong melalui revisi UUPA, mekanisme revisinya, maupun bentuk dukungan politik yang telah terbentuk di tingkat nasional.

Rapim Partai Aceh berlangsung pada 18–19 September 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh, dan diikuti ratusan kader PA.[]