Parlok PNA, dari Nasional, Nanggroe hingga Nusantara

Banda Aceh, Acehxpose.com — Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi berganti nama menjadi Partai Nusantara Aceh. Perubahan nomenklatur tersebut telah memperoleh pengesahan administrasi hukum dari Kementerian Hukum.

Surat Keputusan (SK) perubahan nama diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, kepada Ketua Umum Partai Nusantara Aceh periode 2026-2031, Misbahul Munir alias Rahul, di Banda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Penyerahan SK tersebut sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru hasil Kongres II PNA periode 2026-2031.

Dalam agenda tersebut, Misbahul Munir didampingi Sekretaris Jenderal Zaitun MHD dan Bendahara Umum Nurdin.

Perubahan nama ini menjadi babak baru perjalanan salah satu partai politik lokal (parlok) di Aceh tersebut. Sebelum menggunakan nama Partai Nanggroe Aceh, PNA sebelumnya dikenal dengan nama Partai Nasional Aceh.

Dari Nasional ke Nanggroe

PNA lahir sebagai salah satu kekuatan politik lokal di Aceh pascakonflik. Nama awal yang digunakan adalah Partai Nasional Aceh.

Dalam perjalanannya, nama tersebut kemudian berubah menjadi Partai Nanggroe Aceh. Pergantian nama itu mencerminkan identitas politik partai yang semakin menegaskan keterkaitannya dengan Aceh.

Kini, setelah melalui Kongres II, PNA kembali mengubah namanya menjadi Partai Nusantara Aceh.

Pergantian tersebut tidak hanya mengubah nomenklatur, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembaruan organisasi di bawah kepemimpinan Misbahul Munir untuk periode 2026-2031.

Bukan Sekadar Pergantian Nama

Misbahul Munir mengatakan perubahan nama menjadi Partai Nusantara Aceh bukan sekadar pergantian nomenklatur.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembaruan organisasi agar partai mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan perkembangan zaman.

“Perubahan nama ini bukan sekadar nomenklatur, tetapi bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Misbahul Munir.

Ia mengatakan Partai Nusantara Aceh akan diarahkan menjadi partai yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.

Menurut Rahul, nama baru tersebut juga membawa semangat untuk memperkuat peran Aceh dalam kehidupan politik nasional.

Meski berganti nama, ia menegaskan nilai-nilai, sejarah, dan kekhususan Aceh tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan partai.

Konsolidasi Jadi Prioritas

Setelah perubahan nama memperoleh pengesahan, kepengurusan baru Partai Nusantara Aceh akan segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Aceh.

Rahul mengatakan konsolidasi diperlukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus menyatukan pengurus dan kader.

“Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan perubahan nama tersebut sebagai momentum untuk membangun energi baru di tubuh partai.

Menurutnya, soliditas internal menjadi modal penting bagi partai untuk membangun organisasi yang kuat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh.

Kepengurusan Baru

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, mengatakan penyerahan SK merupakan bagian dari proses administrasi hukum atas perubahan nama dan kepengurusan partai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan diterimanya SK tersebut, Partai Nusantara Aceh resmi menjalankan roda organisasi di bawah kepemimpinan Misbahul Munir sebagai Ketua Umum periode 2026-2031.

Rahul menegaskan kepengurusan baru akan mengedepankan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan demokratis.

“Partai Nusantara Aceh harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Kita ingin membangun partai yang modern dalam tata kelola, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

Perubahan nama dari Partai Nasional Aceh, kemudian Partai Nanggroe Aceh, hingga kini menjadi Partai Nusantara Aceh menandai fase baru perjalanan politik PNA.

Dengan legalitas perubahan nama yang telah diterima, kepengurusan baru di bawah Misbahul Munir dan Sekjen Zaitun MHD menyatakan siap memperkuat konsolidasi serta struktur organisasi di seluruh Aceh.