Aceh Sepekan: Dari Kasus Bullying, Dinamika Politik hingga Polemik Tambang Emas

Oleh : Redaksi

Banda Aceh, Acehxpose.com | Aceh kembali menghadirkan beragam peristiwa yang menarik perhatian publik sepanjang sepekan terakhir. Persoalan pendidikan, politik, pengelolaan anggaran daerah, keamanan hingga penertiban pertambangan mewarnai pemberitaan di Tanah Rencong.

Berikut sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian:

Kasus Bullying SMAN 3 Banda Aceh Berlanjut ke Polisi

Kasus dugaan perundungan atau bullying yang melibatkan sejumlah siswa SMAN 3 Banda Aceh menjadi salah satu perhatian utama pekan ini.

Lima siswa disebut terlibat dalam kasus tersebut hingga pihak sekolah mengambil langkah dengan mengeluarkan mereka dari sekolah. Persoalan kemudian berlanjut ke ranah hukum setelah orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Pihak keluarga korban juga disebut telah menunjuk penasihat hukum.

Kasus ini menjadi perhatian karena seluruh pihak yang terlibat masih berusia muda. Langkah penanganan selanjutnya diharapkan tetap memperhatikan kepentingan korban sekaligus prinsip perlindungan anak terhadap para siswa yang diduga terlibat.

Struktur Partai Nasdem Aceh Berubah

Dari dunia politik, Partai Nasdem Aceh melakukan perubahan di jajaran kepengurusan.

Heri Julius yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPW Partai Nasdem Aceh digantikan Yunardi Natsir. Sementara posisi Bendahara yang sebelumnya ditempati M. Raji Firdana kini dijabat M. Furqan Firmandez.

Perubahan tersebut tidak menyentuh posisi Ketua DPW. Sejumlah posisi lain dalam struktur kepengurusan juga mengalami pergantian.

Perubahan struktur partai menjadi menarik dicermati karena berlangsung menjelang tahapan politik menuju Pemilu 2029.

APBA Perubahan 2026 Masih Menunggu Kesepakatan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembahasan APBA Perubahan 2026.

Informasi yang berkembang menyebutkan masih terdapat sejumlah poin yang belum disepakati antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

Salah satu persoalan yang mencuat berkaitan dengan penyelesaian utang program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Di sisi lain, pembahasan juga berkaitan dengan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPR Aceh.

Tarik-menarik kepentingan anggaran tersebut membuat pembahasan APBA Perubahan menjadi salah satu isu penting yang perlu dicermati hingga akhir September.

Dana Rehab 300 Masjid Belum Direalisasikan

Persoalan anggaran juga menyangkut dana rehabilitasi sekitar 300 masjid yang telah dialokasikan dalam APBA Murni 2026.

Dana tersebut disebut belum dapat direalisasikan karena surat keputusan hibah belum ditandatangani.

Di tengah kebutuhan penyelesaian utang JKA, muncul wacana sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk pembayaran premi JKA. Namun, hal itu masih menjadi bagian dari dinamika pembahasan anggaran.

Batas waktu pembahasan APBD

Perubahan juga menjadi sorotan. Sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, terdapat tahapan dan batas waktu yang harus dipenuhi pemerintah daerah dan DPRD.

Karena itu, akhir September menjadi periode penting bagi penyelesaian APBA Perubahan 2026 Aceh.

Isu Anggota DPR Aceh Diamankan Terkait Narkoba

Jagat politik Aceh juga sempat diguncang isu mengenai adanya pimpinan dan anggota DPR Aceh yang disebut diamankan terkait kasus narkoba.

Informasi tersebut kemudian dibantah oleh nama-nama yang disebut dalam isu tersebut. Mereka memberikan klarifikasi melalui media dan menyatakan tidak pernah diamankan Mabes Polri sebagaimana informasi yang beredar.

Dengan adanya bantahan tersebut, informasi mengenai isu tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim yang telah dibantah, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Penertiban Tambang Emas di Pidie Jadi Sorotan

Di sektor lingkungan dan keamanan, penertiban aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Geumpang dan Tangse, Kabupaten Pidie, juga menjadi perhatian.

Dalam operasi tersebut, aparat bersama instansi terkait dilaporkan melakukan pembakaran terhadap sejumlah lokasi yang digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Namun, muncul sorotan mengenai siapa yang menjadi sasaran penertiban. Informasi yang berkembang menyebutkan lokasi yang dibakar merupakan tambang yang dikelola masyarakat, sementara aktivitas yang dikaitkan dengan pemodal besar disebut belum tersentuh.

Selain itu, pertanyaan juga muncul terkait alat berat berupa ekskavator yang digunakan dalam aktivitas pertambangan. Jika benar tidak ada pengamanan terhadap alat berat tersebut, publik tentu akan mempertanyakan efektivitas penertiban.

Namun, tudingan mengenai adanya perlakuan berbeda antara tambang masyarakat dan tambang yang dikelola pemodal besar perlu dikonfirmasi kepada aparat dan instansi terkait agar tidak berhenti sebagai informasi sepihak.

Sejumlah Isu Lain yang Perlu Dicermati

Selain persoalan di atas, beberapa isu Aceh yang juga berkembang dalam sepekan terakhir antara lain pembahasan implementasi MoU Helsinki dan UUPA di Aceh Tenggara, dinamika Partai Nusantara Aceh setelah perubahan nama PNA, serta agenda Lembaga Wali Nanggroe yang terus mendorong penguatan konservasi berbasis adat.

Di bidang pendidikan keagamaan, prestasi Aceh pada MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang juga menjadi catatan penting. Aceh berhasil menempati posisi keempat secara nasional dan mencatat prestasi juara pertama Fahmil Qur'an Putri.

Capaian tersebut menjadi menarik karena Aceh akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXXII pada 2028.

Sementara itu, persoalan kebencanaan juga tetap perlu mendapat perhatian. Sejumlah wilayah Aceh masih menghadapi persoalan pascabencana dan membutuhkan penguatan tata kelola pemulihan serta rehabilitasi.

Aceh dalam Sepekan

Jika dirangkum, pekan ini memperlihatkan sejumlah persoalan yang memiliki karakter berbeda: perlindungan anak, dinamika partai politik, tarik-menarik anggaran, pelayanan kesehatan, penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Bagi pemerintah dan DPR Aceh, penyelesaian APBA Perubahan 2026 menjadi salah satu agenda yang paling mendesak. Sementara bagi aparat penegak hukum, penanganan kasus bullying dan penertiban pertambangan menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan aturan.

Pada saat yang sama, setiap informasi yang masih berupa isu terutama tuduhan terhadap individu perlu ditempatkan secara proporsional sampai terdapat keterangan resmi atau bukti hukum yang dapat diverifikasi.

Aceh sepekan bukan sekadar mencatat apa yang terjadi, tetapi juga melihat persoalan yang muncul di balik setiap peristiwa.[]