Menanti Akselerasi Taufik

Banda Aceh, Acehxpose.com | Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kembali menjadi perhatian. M. Nasir Syamaun, yang baru sekitar setahun menjabat Sekda definitif setelah sebelumnya berstatus Plt, kini bergeser menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Posisi Sekda untuk sementara dipercayakan kepada Taufik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, sebagai Plt.

Pergantian ini tidak semata-mata dapat dibaca sebagai rotasi birokrasi biasa. Sekda memiliki posisi strategis sebagai koordinator pemerintahan sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Karena itu, kemampuan membangun komunikasi dengan legislatif dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh pun berpesan kepada Taufik agar menjaga integritas dan membangun komunikasi yang baik.

“Selamat bekerja, jaga integritas, dan bangun komunikasi yang baik dengan mitra Pemerintah Aceh,” kata Dek Fadh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, Senin (24/8/2026).

Ujian Awal Taufik

Taufik bukan nama baru dalam birokrasi Aceh. Ia pernah menjabat Kepala Dinas ESDM Aceh dan Pj Bupati Aceh Tenggara. Pengalaman tersebut menjadi modal untuk menjalankan tugas sebagai Plt Sekda.

Namun, tantangannya tidak ringan. Salah satu ujian awal adalah bagaimana mengawal pembahasan KUA-PPAS 2027 dan APBA Perubahan 2026.

Agenda tersebut membutuhkan koordinasi kuat antara TAPA, SKPA, Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRA. Keberhasilan membangun komunikasi dan menemukan titik temu dalam pembahasan anggaran dapat menjadi salah satu indikator awal keberhasilan Taufik sebagai Plt Sekda.

Selain persoalan anggaran, masih terdapat agenda strategis lainnya, seperti status tanah wakaf Blang Padang dan perjuangan terkait perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Semua persoalan tersebut membutuhkan kerja yang terkoordinasi dan komunikasi lintas lembaga.

Kebersamaan Menjadi Kunci

Keberhasilan Taufik tentu tidak bisa dibebankan kepada Sekda seorang diri. Pemerintahan Aceh membutuhkan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan ulama, cendekiawan, akademisi, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder.

Kepentingan Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan sektoral. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, berbagai agenda strategis dapat lebih mudah diselesaikan.

Pergeseran M. Nasir Syamaun juga harus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, bukan sekadar pergantian figur.

Kini bola berada di tangan Taufik. Publik menanti apakah ia mampu menghadirkan komunikasi yang lebih efektif, memperkuat koordinasi birokrasi, serta mengawal agenda strategis Aceh, terutama KUA-PPAS 2027, APBA Perubahan 2026, Blang Padang dan masa depan dana Otsus.

Sebab, keberhasilan seorang Plt Sekda bukan hanya diukur dari kemampuan mengelola administrasi, tetapi dari sejauh mana ia mampu menyatukan berbagai kekuatan untuk bekerja bersama demi kepentingan Aceh.

Menanti akselerasi Taufik.[]