Mualem Siapkan Regulasi Pelayaran Krueng Geukuh-Penang, Regulasi Mulai Disiapkan

AcehXpose|BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem terus mendorong percepatan pembukaan jalur pelayaran internasional Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia.

Pemerintah Aceh kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) yang akan menjadi dasar pengaturan teknis dan operasional penugasan kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk menjalankan layanan pelayaran tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan penyusunan Rapergub tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat realisasi program yang merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Aceh.

“Saat ini kita sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk mengatur hal-hal teknis dan operasionalnya,” kata Mualem melalui Nurlis di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nurlis, regulasi tersebut secara khusus akan mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini PT PEMA.

Sementara kewenangan terkait perizinan angkutan laut dan kepelabuhanan tetap berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

PEMA Disiapkan sebagai Pelaksana

Dalam skema yang disiapkan, Pemerintah Aceh akan memberikan penugasan sekaligus dukungan pendanaan kepada PT PEMA untuk menyelenggarakan layanan pelayaran secara komersial atau business to business (B2B).

PEMA nantinya dapat bekerja sama dengan operator pelayaran yang memiliki pengalaman dalam mengoperasikan layanan angkutan laut internasional.

Penugasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Karena itu, penugasan perlu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, disertai kajian bersama, persetujuan RUPS, serta pemisahan pembukuan.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap akan memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, termasuk kebijakan tarif, jadwal pelayaran, serta prioritas muatan.

Pemprov Aceh Konsultasi dengan Kemenhub

Untuk memastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan pelayaran nasional, Tim Pemerintah Aceh telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Rabu (2/9/2026).

Tim tersebut terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh Ermiadi Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, serta Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal.

Mereka diterima pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub untuk membahas rancangan regulasi dan berbagai aspek teknis yang diperlukan dalam pembukaan jalur Aceh-Penang.

Pemerintah Aceh meminta asistensi serta masukan teknis dari Kemenhub sebelum Rapergub tersebut memasuki tahapan selanjutnya.

Pernah Beroperasi pada 2015

Pelayaran Krueng Geukuh-Penang bukan merupakan rencana baru. Jalur tersebut sebelumnya pernah dilayani kapal Ro-Ro Jatra III yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry pada 2015.

Namun, layanan tersebut kemudian terhenti akibat persoalan regulasi.

Kini Pemerintah Aceh kembali menghidupkan rencana tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas Aceh dengan Malaysia sekaligus membuka jalur ekonomi baru.

Jarak antara Krueng Geukuh dan Penang disebut sekitar 205 mil laut, sehingga jalur tersebut dinilai memiliki potensi strategis untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi barang dari Aceh ke Malaysia maupun sebaliknya.

Bencana Sempat Menghentikan Rencana

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menargetkan pelayaran internasional Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. Namun, rencana tersebut sempat terhenti setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025.

Pada 2026, program tersebut kembali menjadi prioritas Pemerintah Aceh.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal sebelumnya mengatakan salah satu agenda penting adalah mempercepat penyusunan regulasi terkait penugasan PT PEMA sebagai pelaksana layanan Ro-Ro.

Pemerintah Aceh juga menunggu proposal PEMA terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mendorong perundingan bilateral Indonesia-Malaysia mengenai konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang.

Layanan Penumpang dan Barang Bisa Dipersiapkan

Dalam konsultasi dengan Kemenhub, pemerintah mendapat penjelasan bahwa pelayaran antarnegara Krueng Geukuh-Penang menggunakan kapal penumpang maupun kapal barang pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang seluruh ketentuan dan persyaratan pelayaran internasional dipenuhi.

Persoalan yang masih menjadi perhatian adalah layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan.

Saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mekanisme kendaraan dari Indonesia untuk masuk dan beroperasi di Malaysia, maupun sebaliknya.

Karena itu, pengangkutan kendaraan lintas negara membutuhkan kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah pusat masih melakukan koordinasi dengan Malaysia untuk mencari landasan kerja sama yang memberikan kepastian mengenai mekanisme keluar-masuk kendaraan antarnegara.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Aceh membuka kemungkinan mempersiapkan layanan penumpang dan barang terlebih dahulu, sembari menunggu perkembangan kerja sama bilateral untuk layanan Ro-Ro kendaraan.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Mualem menilai pembukaan jalur Krueng Geukuh-Penang tidak hanya berkaitan dengan sektor transportasi, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian Aceh.

Jalur tersebut diharapkan dapat menjadi pintu baru bagi pelaku usaha Aceh untuk memperluas pasar, khususnya ke Malaysia.

Sejumlah komoditas Aceh nantinya berpeluang dikirim melalui jalur laut tersebut sesuai kebutuhan pasar di Penang dan wilayah sekitarnya.

Pemerintah Aceh juga terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, perwakilan Indonesia di Malaysia dan otoritas terkait di Penang, serta melakukan persiapan terhadap aspek Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pelabuhan Krueng Geukuh.

Selain kesiapan pelabuhan dan regulasi, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha untuk memastikan ketersediaan muatan apabila jalur tersebut nantinya mulai beroperasi.

Pemerintah Aceh berharap pembukaan pelayaran Krueng Geukuh-Penang dapat menciptakan konektivitas baru, memperlancar arus barang dan penumpang, serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.

Dengan penyusunan regulasi, persiapan kapal, penguatan fasilitas pelabuhan, hingga koordinasi dengan pemerintah Malaysia yang berjalan secara paralel, Pemerintah Aceh kini berupaya memastikan jalur Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan.