Banda Aceh Panen Penghargaan di Era Illiza-Afdhal

Banda Aceh, AcehXpose.com | Pemerintahan Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Walikota Afdhal Khalilullah sepanjang 2026 mulai mencatat sejumlah capaian di berbagai sektor.

Mulai dari kesehatan, pendidikan, tata kelola keuangan, reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia hingga pengelolaan lingkungan, sejumlah program Pemko Banda Aceh mendapat apresiasi di tingkat nasional maupun regional.

Di sektor kesehatan, Banda Aceh tercatat menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan pada 27 Januari 2026.

Pada momentum tersebut, Pemko Banda Aceh juga disebut memperoleh penghargaan inovasi terbaik dalam Co-Creation Innovation BPJS Kesehatan, kategori kolektabilitas iuran melalui inovasi SIRA atau Sinergi Inovasi ARIP.

Tak berhenti di sana, pada 24 April 2026 Banda Aceh kembali memperoleh National Governance Award 2026 dari Kementerian Dalam Negeri dan dinobatkan sebagai Excellent City in Healthcare Access pada sektor health ecosystem.

Penghargaan tersebut berkaitan dengan upaya transformasi layanan kesehatan primer, pemerataan akses serta intervensi gizi terpadu.

Sejumlah program yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut di antaranya Puskesmas Keliling, program Dokter Masuk Sekolah serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.

Akses Pendidikan Masuk Tiga Besar Sumatera

Capaian juga datang dari sektor pendidikan. Pada 12 Agustus 2026, Banda Aceh menempati peringkat ketiga kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan tingkat kota dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal di Batam.

Banda Aceh berada di bawah Kota Sawahlunto yang menempati peringkat pertama dan Kota Sungai Penuh di posisi kedua.

Pemerintah kota menilai capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata.

Selain akses pendidikan, Pemko Banda Aceh juga mendorong pendidikan vokasi, literasi, sanitasi sekolah serta pengembangan kompetensi peserta didik.

Kolaborasi dengan UNICEF Indonesia dan sejumlah mitra dalam pengembangan fasilitas WASH di SMPN 9 Banda Aceh juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan inklusif.

WTP ke-18, Tata Kelola Keuangan Dipertahankan

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemko Banda Aceh kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada 2026.

Opini tersebut merupakan WTP ke-18 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dan diserahkan pada 4 Juni 2026.

Capaian ini menjadi salah satu indikator konsistensi Pemko Banda Aceh dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. Namun, penghargaan dan opini tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional karena ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penghargaan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dirasakan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Mulai Didorong

Dalam bidang reformasi birokrasi, Illiza pada Agustus 2026 turut menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator LAN RI.

Dalam kesempatan itu, Illiza memaparkan praktik manajemen perubahan di lingkungan Pemko Banda Aceh. Arah yang didorong adalah membangun birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

Tantangannya adalah memastikan perubahan tersebut benar-benar diterjemahkan aparatur menjadi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sampah dan Ekonomi Sirkular

Persoalan sampah juga menjadi perhatian Pemko Banda Aceh. Pemerintah kota mendorong penerapan Waste Collecting Point (WCP) sebagai bagian dari perubahan pola pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Produksi sampah Banda Aceh disebut berada di kisaran 249 hingga 250 ton per hari.

Melalui kebijakan tersebut, sampah tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan dan potensi ekonomi melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Banda Aceh Academy, Dorong Kemandirian Warga

Upaya peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui program Banda Aceh Academy.

Pada Juni 2026, sebanyak 96 peserta dari sembilan kecamatan mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi.

Pelatihan meliputi las listrik, teknik pendingin, pembuatan roti dan kue, pemasaran digital serta branding. Kegiatan berlangsung selama 160 jam atau sekitar 20 hari.

Program tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga peningkatan keterampilan agar masyarakat memiliki peluang memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri.

Rumah Layak Huni Jadi Perhatian Program penyediaan rumah layak huni juga menjadi bagian dari pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.

Rumah layak huni tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan, martabat dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Karena itu, keberlanjutan program perlindungan sosial tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat dampak pembangunan di tingkat masyarakat.

Illiza Masuk Nominasi Apresiasi Nasional Selain capaian kelembagaan, nama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal juga masuk dalam nominasi Apresiasi Swara Cantika 2026 yang diselenggarakan PT Tempo Inti Media Tbk.

Deretan penghargaan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Illiza-Afdhal yang pada 2026 mulai memasuki fase pembuktian program dan arah pembangunan.

Meski demikian, tantangan ke depan bukan sekadar menambah daftar penghargaan. Yang lebih penting adalah memastikan berbagai capaian tersebut berujung pada pelayanan publik yang semakin baik, ekonomi masyarakat yang tumbuh dan kualitas hidup warga Banda Aceh yang benar-benar meningkat.[]