DPR Siap Perjuangkan Kesejahteraan PPPK, Presiden Paparkan Arah Kebijakan 16 Agustus 2026

Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI bersama pemerintah untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru honorer serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) bersama perwakilan guru honorer dari berbagai daerah di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi disampaikan kepada DPR RI. Mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi ASN, peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, peluang peningkatan status PPPK menjadi PNS, hingga penyetaraan jabatan (inpassing) dan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Sufmi Dasco menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Lebih lanjut, DPR RI juga memastikan bahwa pembahasan mengenai arah kebijakan nasional terhadap PPPK terus dilakukan bersama pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian status, jenjang karier, serta peningkatan kesejahteraan bagi jutaan ASN PPPK di seluruh Indonesia.

Menurut informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, arah kebijakan pemerintah terkait PPPK direncanakan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2026.

Pengumuman tersebut dinantikan oleh kalangan ASN PPPK dan tenaga honorer di seluruh Indonesia, mengingat diharapkan menjadi momentum lahirnya kebijakan strategis yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat kesejahteraan aparatur pemerintah, khususnya PPPK yang selama ini mengemban peran penting dalam pelayanan publik dan dunia pendidikan.()