Gubernur Aceh Surati Presiden Prabowo, Dorong Hilirisasi Migas Blok Andaman di KEK Arun Lhokseumawe

Banda Aceh | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mendorong pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) dari Blok Andaman sebagai penggerak hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026). Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, unsur Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus gubernur, serta sejumlah pejabat terkait.

Sekda Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan Pemerintah Aceh berkomitmen mengoptimalkan potensi migas Blok Andaman agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah melalui pengembangan industri hilir di KEK Arun Lhokseumawe.

"Pemanfaatan sumber daya migas harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh melalui tumbuhnya industri, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian daerah," ujar Nasir.

Dalam rapat tersebut disepakati dua langkah strategis. Pertama, Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo Subianto agar pengembangan migas Blok Andaman diarahkan sebagai penggerak hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029. Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk membahas secara langsung rencana pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Aceh. Menurutnya, hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Aceh.

Ia menjelaskan, selain memenuhi kebutuhan energi, gas dari Blok Andaman berpotensi menjadi bahan baku industri petrokimia, seperti produksi metanol dan hidrogen. Sementara kondensat yang dihasilkan dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan bahan bakar minyak melalui pembangunan kilang (refinery).

"Apabila industri hilir berkembang, maka akan terbuka peluang investasi baru, tercipta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi Aceh," katanya.

Sementara itu, akademisi USK Prof. Dr. Izarul Machdar menilai Pemerintah Aceh perlu memperoleh penjelasan secara komprehensif mengenai skema pengembangan Blok Andaman. Oleh karena itu, rapat merekomendasikan agar Mubadala Energy dan SKK Migas diundang ke Aceh untuk memaparkan secara langsung rencana pengembangan lapangan migas tersebut.

Dalam rapat juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo dari SKK Migas. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan migas Blok Andaman.

Menutup rapat, Sekda Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan, termasuk penyusunan surat Gubernur kepada Presiden serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat terwujudnya hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi Aceh.