Mendagri Minta Forkopimda Kompak, Jangan Saling Unjuk Kekuatan dan Kewenangan

Banda Aceh, Acehxpose.com | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 di Batam, Rabu (12/8/2026).

Fadhlullah hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang berhalangan hadir. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, Ketua DPRA Zulfadhli, Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, serta jajaran Forkopimda dan para bupati/wali kota se-Aceh.

Rakor yang dirangkai dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera itu menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan pembangunan berjalan efektif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa kekompakan Forkopimda merupakan salah satu fondasi penting bagi stabilitas daerah.

Menurut Tito, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing. Karena itu, kekuatan tersebut harus disinergikan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Intinya, kita minta Forkopimda semakin kompak, semakin solid, karena masing-masing punya power sendiri-sendiri. Kejaksaan punya power, TNI punya power, polisi punya power, intelijen punya power, DPRD juga punya power,” kata Tito.

Tito mengingatkan, koordinasi yang buruk antarlembaga dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas. Tidak hanya menyangkut hubungan kelembagaan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap situasi politik, keamanan, hingga keberlangsungan pembangunan di daerah.

“Kalau hubungannya tidak bagus, yang terjadi nanti tidak bagus juga untuk situasi politik, keamanan, dan itu berdampak kepada pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri meminta seluruh unsur Forkopimda membangun hubungan kerja yang harmonis, saling memahami kewenangan, serta mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat.

Selain stabilitas politik dan keamanan, Tito juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dihadapi wilayah Sumatera, termasuk persoalan kebencanaan. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja.

“Beberapa hal penting juga kita sampaikan, misalnya masalah bencana di Sumatera yang perlu diperbaiki dan ditangani bersama oleh pemerintah,” katanya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa Forkopimda tidak sekadar menjadi forum koordinasi administratif, tetapi harus menjadi ruang konsolidasi untuk merespons persoalan nyata di tengah masyarakat.

Bagi Pemerintah Aceh, kehadiran Fadhlullah dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Aceh dengan pemerintah pusat sekaligus memastikan koordinasi antarlembaga berjalan semakin baik.

Pemerintah Aceh juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, DPRD dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, keamanan dan kebencanaan.

Dengan demikian, pesan utama Rakor Forkopimda Regional Sumatera bukan hanya soal menjaga kekompakan kelembagaan, tetapi bagaimana seluruh kekuatan pemerintahan tersebut dapat dikonsolidasikan untuk menjaga stabilitas dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.

Kehadiran Wagub Fadhlullah sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus menjaga jalur koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur Forkopimda, sehingga agenda pembangunan Aceh dapat berjalan dalam situasi yang aman, stabil dan kondusif.[]