Pada Milad ke-27 HUDA, Pemerintah Aceh Tekankan Pentingnya Digitalisasi Berbasis Nilai Agama

Banda Aceh, Acehxpose.com | Pemerintah Aceh mendorong Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan seluruh lembaga dayah untuk terus menjaga tradisi keilmuan Islam sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I. saat mewakili Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam acara Milad ke-27 HUDA di Aula Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Senin (14/9/2026).

Dalam sambutannya, Muhsin menyampaikan ucapan selamat dari Pemerintah Aceh kepada HUDA yang telah melalui perjalanan selama 27 tahun dalam menjaga tradisi keilmuan Islam, memperkuat peran ulama, membina generasi muda, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

"27 tahun merupakan perjalanan panjang dalam menjaga tradisi keilmuan Islam, memperkuat peran ulama, membina generasi muda, serta berkontribusi bagi masyarakat Aceh," kata Muhsin.

HUDA merupakan kekuatan sosial-keagamaan yang strategis. Karena itu, ulama dan dayah dipandang sebagai mitra utama Pemerintah Aceh dalam membangun generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, serta mampu menghadapi tantangan zaman, ungkap Muhsin.

Dayah Harus Beradaptasi dengan Teknologi

Muhsin mengatakan, identitas Aceh tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dayah sebagai pusat ilmu, dakwah, pembentukan karakter, sekaligus tempat lahirnya ulama dan pemimpin.

Di tengah perubahan zaman, kata dia, dayah dituntut mempertahankan tradisi keilmuan sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Karena itu, Pemerintah Aceh terus memperkuat sarana prasarana, SDM, kurikulum, tata kelola, dan kemandirian dayah," ujarnya.

Ia menyebutkan, pembinaan dayah pada 2023-2025 mencakup pembangunan, pemberian insentif, pelatihan life skill, hingga penguatan ekonomi dan kewirausahaan.

Hasilnya, persentase dayah mandiri disebut meningkat dari 40,88 persen pada 2024 menjadi 43,51 persen pada 2025. Pada 2025, Pemerintah Aceh juga membangun sarana dan prasarana pada 99 dayah di 13 kabupaten/kota. Selain itu, diberikan insentif kepada 1.088 pimpinan dan 1.175 guru/teungku, serta pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan life skill bagi santri.

Dari sisi tata kelola, pembinaan diperkuat melalui E-DATUDA. Pemerintah Aceh juga mencatat sebanyak 1.827 dayah telah terakreditasi.

Selain itu, Pemerintah Aceh menetapkan Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dayah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan tanpa menghilangkan tradisi dan kekhasan pendidikan dayah.

Raih Apresiasi Nasional

Muhsin mengatakan berbagai upaya tersebut juga mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Pada 20 Oktober 2025, Gubernur Aceh menerima Anugerah Pesantren Award 2025 dari Kementerian Agama RI sebagai gubernur yang mendukung tiga fungsi pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Muhsin, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara ulama, dayah, santri, masyarakat, dan Pemerintah Aceh.

"Penghargaan ini sekaligus menjadi amanah dan motivasi untuk terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan siap menghadapi zaman," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhsin juga menyoroti tantangan yang muncul di era digital.

Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab untuk memperkuat pendidikan, dakwah, tata kelola, serta kemandirian dayah.

Namun, perkembangan teknologi juga membawa sejumlah risiko, seperti judi online, kecanduan game, hoaks, cyberbullying, penipuan, hingga paparan konten negatif.

Karena itu, ia menilai diperlukan ketahanan moral, pendampingan, serta kecakapan digital bagi generasi muda.

"Pendidikan digital harus berjalan bersama adab dan tanggung jawab. Masyarakat perlu menerapkan prinsip tabayyun, bijak bermedia sosial, serta memperkuat dakwah digital dengan pesan yang sejuk dan mencerahkan," ujar Muhsin.

Ia menekankan, literasi digital harus berjalan beriringan dengan literasi agama. Kecakapan teknologi juga harus dibarengi akhlak, sementara perkembangan kecerdasan buatan harus disertai kecerdasan moral.

"Teknologi harus menjadi alat, bukan penguasa. Kita harus menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi," katanya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, ingin teknologi dimanfaatkan untuk belajar, berdakwah, berkarya, berwirausaha, dan membangun kemandirian tanpa kehilangan nilai-nilai agama serta jati diri keislaman dan ke-Acehan.

"Kita tidak hanya membutuhkan digitalisasi semata, tetapi digitalisasi yang beradab—berlandaskan iman, ilmu, adab, dan tanggung jawab," katanya.

Muhsin menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dayah, orang tua, masyarakat, dunia pendidikan, dan pelaku teknologi.

"Melalui kolaborasi ini, kita ingin melahirkan generasi Aceh yang menguasai teknologi, mampu beradaptasi dengan zaman, namun tetap kokoh dalam iman, akhlak, serta identitas keislaman dan ke-Acehan," ujarnya.

Acara Milad ke-27 HUDA tersebut turut dihadiri sejumlah ulama dan tokoh, di antaranya Rais 'Am Majelis Syuriah PB HUDA Abu Syeikh H. Hasanoel Basry HG, Waled H. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), Katib 'Am Majelis Syuriah PB HUDA Tgk. H. Faisal Ali, Ketua Umum PB HUDA Abiya Dr. Tgk. H. Anwar Usman, Sekjen PB HUDA Abi H. Hasbi AlBayuni, serta sejumlah pengurus PB HUDA.

Hadir pula Anggota DPD RI Aceh Ahmada MZ, Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, serta perwakilan dari Polda dan Kejaksaan Tinggi Aceh.()