Pemko Banda Aceh Susun Rencana Aksi Gender dan Perubahan Iklim, Libatkan Akademisi hingga UN Women

Banda Aceh | Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat upaya membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI). Dokumen tersebut disiapkan agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

Komitmen itu ditandai dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan RAD-GPI oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).

Dalam sambutannya, Illiza mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi Banda Aceh sebagai kota pesisir. Ancaman banjir, cuaca ekstrem, abrasi, penurunan kualitas lingkungan, hingga terganggunya layanan dasar dan mata pencaharian masyarakat memerlukan kebijakan yang berbasis data sekaligus memperhatikan aspek gender.

Menurut dia, penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Banda Aceh yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Banda Aceh 2025–2029, sekaligus memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

"Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kata Illiza.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun ketahanan iklim yang berjalan beriringan dengan perlindungan sosial dan prinsip kesetaraan. Karena itu, berbagai program pembangunan akan terus diarahkan agar ramah terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

"Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar," ujarnya.

Workshop tersebut diikuti 145 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta berbagai mitra pembangunan. Melalui forum itu, pemerintah berharap penyusunan RAD-GPI dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sebagai pedoman pembangunan Kota Banda Aceh yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus inklusif bagi seluruh warga.